Kopi dan Politik

BIASANYA saat hujan, sem­bari menunggukan hujan reda, banyak orang bersantai dengan secangkir kopi hangat. Konon katanya, kopi di saat hu­jan terbukti ampuh melancarkan pembicaraan dan membereskan suatu masalah (clear up a problem). Bagaimana tidak, kopi dan hujan sudah seperti bunga dan kumbang, sulit dihapus harmoni kebersamaannya.

Ternyata, kopi selalu mena­rik ingatan kita tentang sejarah. Sekitar abad ke-16, kopi pernah menimbulkan polemik yang ber­kepanjangan di Eropa. Kronik sejarah “benua biru” itu me­mang banyak melibatkan kopi se­bagai bagian dari kehidupan mereka yang unik. Kopi dipuja, ta­pi kadang juga dituduh durjana. Awalnya, kopi dilihat sebagai ba­han medis sejak pedagang Ve­nezia, Italia, membawa pu­lang kopi dari Timur Tengah, pada tahun 1615. Toh, pada akhirnya, kopi mengekspos ce­rita lain yang sebagian dimen­sinya berkaitan dengan isu sosi­al, politik dan budaya.

Kopi memang banyak meng­il­hami perubahan sosial-politik di Eropa Negara yang sebagian kotanya memiliki intensitas hu­jan tertinggi di dunia. Ketika ko­pi menemukan dimensi sosial­nya, dia tidak hanya sebagai ko­moditas konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pere­kat dan pemantik diskusi-kritis.

Aroma kopi yang pekat, di­sebut penyair Ing­gris, Sir George Sandys, “sehi­tam jelaga dengan rasa tak bia­sa”, telah memiliki talian aksiologis dengan masya­rakat waktu itu. Tukar ide di ke­dai kopi itulah yang kelak men­jembatani pecahnya peristiwa Re­volusi Perancis pada tahun 1789. Telah lazim disebutkan, hujan lebat pada 1789 meng­ham­bat jalannya revolusi, tapi tak menyurutkan spirit artileri Perancis.

Begitulah, kopi dalam term po­li­tik mengisahkan sebu­ah penaklukan (conquest) dan kegigihan (persistence). Jika Be­landa berhasil memonopoli pa­sar dunia melalui Kopi Jawa pada abad ke-17. Komoditas itu­lah yang memunculkan sema­ngat merdeka masyarakat Indonesia. Gol A Gong dalam sebuah puisinya yang berjudul “Negeri Kopi” menuliskan:…

Cangkir kayumu membungkuk deritamu diseduh dikeruk
Kau masih kental pekat rasa gula tak kauingat
Kau sembunyi di seribu bukit, lars mesiu tubuhmu sakit
“Sudahlah, Tuan. Tubuhku capek. Mari bersulang saja

Sejarah mencatat, ekonomi kolonial sejak perusahaan da­gang VOC, hingga berakhirnya sistem Tanam Paksa (cultuur­stelsel) telah melahirkan ma­syarakat kuli. Prof. Jan Breman mengungkap, penanaman kopi waktu dulu dijalankan melalui tanam paksa, kerja paksa, mo­bilisasi penduduk, hingga penye­rahan wajib biji kopi yang telah dipetik. Dalam “Air Mata Kopi”, Gol A Gong menulis:


Kehadiranmu di tikungan kota
mengingatkanku menuju asal biji kopi
berharap mencium aroma itu
yang kutemui di setiap Jumat
oh, pemilik biji harum kopi
air mata kopi tumpah dari cangkirku

Kini, aroma kopi kembali menjulang menjadi nomenklatur politik. Belum lama ini, Partai So­lidaritas Indonesia menggelar beberapa kegiatan politiknya me­lalui jargon kopi. Bahkan, per­temuan konsolidasi nasional partai anyar ini memakai istilah baru, yaitu Kopi Darat Nasional (Kopdarnas).

Sejak dulu, parpol lazim menggunakan istilah kaku (rigid terms) dan formal dalam ajang pertemuan nasionalnya. Seperti Rakernas, Monas, dan Kongres. PSI barangkali mencoba mene­lisik kebaruan yang khas. Peng­gunaan istilah Kopdarnas itu memang diapresiasi banyak kalangan. Dari yang muda, hing­ga yang tua. Dari netizen hingga presiden kita. Kopi lalu menjadi istilah yang bernaung dalam bingkai politik kita.

Mungkin saja, palmistri Mark Pandergrast dalam Un­com­mon Grounds yang berjudul “The History of Coffee and How it Transformed Our World” (1999). Menyatakan kopi adalah revolusi menguntungkan dan membuat kebiasaan-kebiasaan baru, hampir menemukan titik temunya.

Kopi kini telah mera­suk ke da­lam agenda persaingan poli­tik. Belum hilang dari ingatan. Bagaimana pun kopi juga per­nah menjadi media kritik atas model pemerintahan represif pa­da tahun 1980-an melalui film komedi bertajuk Warkop yang tenar oleh aksi kocak Dono, Ka­sino, dan Indro.

M. Faizi dalam “Qohwiyat 2” menyebutkan, kopi sebagai pe­nanda bersarangnya ragam ke­pentingan:


sebab kopi hanya tanda bersulang
bagi silaturrahmi dan banyak kepentingan

Baris puisi M. Faizi kiranya men­jadi representasi rill atas ke­nyataan praksis masyarakat. Ke­tua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia pada 2014 me­nye­butkan, konsumsi kopi mening­kat seiring dengan atmosfer po­litik yang juga semakin mema­nas. Bagaimanapun, lobi politik akan semakin benderang atas ha­dirnya instrumen bernama ko­pi. Spalagi di musim dingin peng­hujan nanti.

Kopi sungguh menja­di brand dari praksis politik. Ko­non katanya, Ken Arok meng­ga­lang kekuatan politiknya dari kedai-kedai kopi para begal. Dia bahkan sukses menjadi­kan wa­rung kopi sebagai medi­um pem­belajaran politik ketika itu seba­gai siasat merebut Kerajaan Ke­diri.

Tak keliru, kopi selalu mena­warkan suguhan ruang paling lu­mat dan guyub. Sara Upstone da­lam Spatial Politics in the Post-Colonial Novel (Farnham: Ashgate, 2009), melihat ruang adalah media. Ucap baru untuk praktik politik, kekuasaan, hing­ga kekacauan. Pada titik ini, kopi hadir sebagai stimulus ruang yang memperkenalkan banyak hal dengan begitu halus dan sarat simbol.

Menyenangkan memang. Meng­habiskan waktu bergumul di kedai kopi, meski sejarah kopi adalah sejarah penaklukan se­perti ditulis Multatuli dalam no­vel­nya tahun 1960.

Sungguhpun begitu, kopi menjadi simbol perekat kera­gaman. Nilai-nilai egaliter ter­kandung di dalamnya. Bayang­kan, kopi bisa dijumpai di berba­gai belahan nusantara. Dari Sa­bang sampai Merauke, dari Mia­ngas hingga Pulau Rote. Bahkan, warung kopi menjadi ruang uta­ma untuk membincang banyak so­al, dari pemerintahan sampai uru­san ladang. M. Faizi dalam “Himne Barista” menulis:


pada gelapnya tertulis nasab
ia diminum tuan dan hamba
pada lezatnya itulah sebab
raja dan rakyat bersama suka

Kopi dalam politik akan men­jadi medium untuk memberikan dukungan (support) dan tuntutan (demands). Tuntutan dan duku­ngan yang disuarakan dalam “ru­ang kopi” itu harus benar-be­nar merawat kritisisme sebagai­mana di Perancis tempo dulu. Pa­da akhirnya, kopi akan menja­di saksi atas kepingan mozaik per­jalanan politik di tanah air.

Kompetisi politik yang sehat akan membentuk figur yang ber­etika. Karena dalam kopi, seba­gaimana saran Pierre Bourdieu, politik harus memihak kepada ke­pentingan orang banyak. Bu­kan prestise personal, apalagi ke­maslahatan para kroni-kroni nakal.

Karenanya, kopi tidak hanya menjadi sarana legitimasi kuasa antara elit politik dan masya­rakat. Seharusnya, kopi juga men­jadi simbol kekompakan (compactness symbol). Per­la­wa­­nan terhadap kesewenangan (Resistance to Tyranny), bukan sebagai sekat dan pertanda ke­mapanan (bulkhead and sign of reliability).

Oleh: Husnul Koriba Hasibuan

Sumber Artikel

One thought on “Kopi dan Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *